Minggu, 18 Maret 2012

KARYA TULIS (Tahun 1998 s/d 2013)


BERBAGAI KARYA TULIS DAN SLAYANG PNDANG TTG DIRI

        165 judul tulisan di bawah ini, adalah karya tulis berupa “Opini/Artikel” yang saya tulis sejak tahun 1998 hingga 2013. Karya tulis tersebut pernah dipublikasikan di beberapa Koran Nasional (yaitu, Harian Kompas dan Kedaulatan Rakyat), dan sebagian besar di Koran dan tabloid daerah (yakni, Radar Sulteng, Mercusuar, Tinombala, Tribun Tengah, Formasi, ParigiPos, DeadlineNews, dan Nuansa Pos).
                                    
        Tulisan dikelompokkan dalam beberapa tema, yaitu: seputar Bung Karno, problema hukum ketatanegaraan, hukum pidana, serta sorotan atas pembangunan daerah dan ketimpangan sosial kemasyarakatan lainnya…. 

        Teristimewa bagi Mahasiswa Fak. HukumUniv. Tadulako, Palu, saudara dapat memiliki berbagai tulisan tersebut, dengan mengirimkan permintaan ke email: muhammadong2004@yahoo.com, dengan menyertakan:

1. Alasan Permintaan: ………………...(a) sekadar bacaan umum; (b) untuk kebutuhan  penulisan Skripsi)
2.  Judul dan nomor urut tulisan: ………………………(dapat lebih dari satu….)

SEMOGA BERMANFAAT


A. BUNGKARNO, SUPERSEMAR, DAN MASALAH G30S

1.Benarkah “Sukarno” dalang G30S? (Radar Sulteng, 3 Oktober 2009;
2.Benarkah Tidak Jelas, Siapa yang Bertanggung Jawab? (Radar Sulteng, 14 Oktober2009);
3.Pandanganku Tentang Bung Karno (Mercusuar, 19 Juni 2001);
4.Sejarah yang Ditutup-tutupi (Radar Sulteng, 6 Oktober 2009);
5. SiapaMerebut Apa? (Tribun Tengah, 15 Oktober 2008);
6.Logika Historis Supersemar (Radar Sulteng, 11 Maret 2009);
7. YangMasih Kontroversial di Seputar Supersemar (Radar Sulteng, 11 Maret 2010);
8. PKIdalam Wacana Konfrontatif (Mercusuar, 23 Mei 2000);
9.Komunisme dan Tap MPRS No XXV Tahun 1966 (Mercusuar, 25 April 2000);
10. BungKarno dan Peristiwa 1 Juni 1945 (Radar Sulteng, 31 Mei 2010);..
11.Benarkah Bung Karno Seorang Marxis? (Radar Sulteng, 5 Juni 2010);
12.Senja Kala “Putra Sang Fajar” Itu (Radar Sulteng, 28 Juni 2010);
No. 164. RencanaTerselubung, di Samping Isu Dewan Jenderal (Radar Sulteng, 1 Oktober 2010);
No. 165. BK,Skandal Seks, Hingga (soal) Pembubaran PKI (Radar Sulteng, 6 Oktober 2010);

B.MENYOAL TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA LAINNYA 

13.Korupsi dan Kolusi dalam Proyek Perbaikan Jalan (Mercusuar, 18 Maret 2010);
14.Pengertian dan Pemahaman Publik Atas Korupsi (Mercusuar, 10 Juli 2008);
15. PKPollycarpus dan Tuntutan Keadilan (Radar Sulteng)
16.Anggota DPRD + Dana APBD = Korupsi Berjamaah (Radar Sulteng, 13 Oktober 2004);
17. BukaSaja Topengmu (Radar Sulteng, 23 Mei 2005);
18.Korupsi di Parlemen dalam Perspektif Kriminologi (Radar Sulteng, 15 Agustus2006);
19.Pembuktian Terbalik Dan Sapu Kotor (Radar Sulteng, 10 Maret 2005);
20.Pasang-Surut UU Anti Korupsi Kita (Radar Sulteng, 19 Juni 2008);
21.Menegakkan UU Ataukah Keadilan? (Radar Sulteng, 7 Agustus 2006);
22.Kekerasan dalam Rumah Tangga (Radar Sulteng, 16 Mei 2005);
23.Belajar dari Kasus Munir (Radar Sulteng, 28 Mei 2008);
24. Duludi Bawah Meja, Sekarang dengan Meja-mejanya (Radar Sulteng, 18 Maret 2005);
25.Terdakwa Korupsi dan Keluarganya (Radar Sulteng, 10 Mei 2005);
26. SMSSantet dan Delik Santet (Radar Sulteng, 16 Mei 2008);
27. SayaTerjerat “Delik Penghinaan” (Radar Sulteng, 5 Juli 2004);
28.Murad U Nasir dan Pemerasan (Mercusuar, 19 September 2001);
29. KKNdalam Proses Pengadaan Tanah (Radar Sulteng, 6 Juli 2010);
No.167. Mengambil Alih Kasus Gayus (Mercusuar, 3 Desember 2010);

C.PROBLEMA POLITIK, PEMILU, DAN HUKUM KETATANEGARAAN

30.Andaikan Boediono Benar-benar Di-impeachment! (Radar Sulteng, 20 Januari 2010);
31. GusDur dalam Pergumulan Politik dan Hukum Ketatanegaraan (Radar Sulteng, 6 Januari2010);
32. GusDur si Pendobrak Hukum yang Menindas (Radar Sulteng, 2 Januari 2010);
33. HakKonstitusional dan Sosialisasi Konstitusi (Radar Sulteng, 25 Januari 2010);
34. Hariini, 5 Menit untuk 5 Tahun (tidak dipublikasikan)
35.Haruskah Wapres Menjadi Ban Serep? (Mercusuar, 13 Maret 2010);
36. 25Calon Senator Sulteng (Radar Sulteng, 26 Desember 2003);
37.“Kontrak Politik” (Radar Sulteng, 17 September 2004);
38.Ajakan “Mencoblos Tanda Gambar Partai” (Radar Sulteng, 26 Februari 2004);
39. ApaArti Sebuah Angka (Radar Sulteng, 14 Desember 2003);
40.Bagaimana (hasil) Kampanye Pemilu 2004? (Radar Sulteng, 2 April 2004);
41.Benarkah Pelimpahan Wewenang Bertentangan dengan UUD 1945? (Mercusuar, 22 Mei2001);
42. DariPerampokan Hingga  Sumbangan (Mercusuar, 27 Juli 2002);
43.Ajakan Mencoblos Tanda Gambar Partai (Radar Sulteng)
44. GusDur dan pemberhentian Kapolri (Tidak dipublikasikan)
45.Haruskah Kita Menjadi Corong Undang-undang? (Radar Sulteng, 15 Agustus 2003);
46.Jusuf Kalla dan Kunjungan ke Pasar (Radar Sulteng, 15 Juni 2004).
47.Mediasi antara DPRD Morowali dengan Gubernur Sulteng (Radar Sulteng, 2 Oktober2002); MASUK SOSIOLOGI HK
48.Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945 dan Problematikanya (Radar Sulteng, 22 Mei2003);
49.Memperpanjang Masa Pensiun (Radar Sulteng, 19 Juli 2004);
50.Mengapa ada (lagi) Pajak Penerangan Jalan? (Radar Sulteng, 26 September 2002); SOS HK
51.Mengapa Kasus Pidana sampai Diperdatakan? (Radar Sulteng, 17 Juni 2004); PIDANA
52.Menggagas Paradigma Baru Kampanye Pemilu (Radar Sulteng, 24 Maret 2004);
53.Menimbang Tap XXVMPRS1966 (Kompas, 15 September 2003)
54.Mitos Politik dan Kekuasaan (Tinombala, 4 Oktober 1999
55.Negara Integralistik dan Politik Kekuasaan di Indonesia (Tabloid Formasi);
56.Panwaslu Laksana Makan Buah Simalakama (Radar Sulteng, 1 September 2003);
57.Pegawai Negeri: Profesionalisme atau Politik Praktis (Mercusuar, 15 Agustus1998);
58.Pemerintah itu bukan Penguasa (Radar Sulteng, 21 Oktober 2008); SOS HK
59.Pemilih Yang Buta Huruf (Radar Sulteng, 1 Maret 2004);
60.Pemilu-KPU,dan Pers (Radar Sulteng, 4 Agustus 2003);
61. PNSMasuk Parpol: Apa yang dicari? (Radar Sulteng, 21 Februari 2004);
62.Polemik tentang Pajak dan Sumbangan (Radar Sulteng, 8 Agustus 2002);
63.Presiden dan Krisis Konstitusional (Radar Sulteng, 30 Oktober 2001);
64.Pro-Kontra Raperda Miras Kota Palu (Radar Sulteng, 13 Februari 2004); SOS HK
65. QuoVadis UUD 45 Hasil Amandemen? (Radar Sulteng, 9 Mei 2002);
66.Saggaf Al Djufrie, Golkar, dan MPR (Radar Sulteng, 22 Juni 2002);
67.Serba-Serbi Kebingungan dalam memahami “Sumbangan” (Radar Sulteng, 7 September2002);
68.Studi Bandinglah Sampai ke Negeri Cina (Mercusuar, 4 September 2003);
69. UangPurnabakti DPRD (Radar Sulteng, 4 Maret 2004);
70. UmatIslam, Negara dan Pluralisme (Kedaulatan Rakyat, 25 Agustus 2007);
71. Jabatan Wapres: Haruskah Dihilangkan? (tidak dipublikasikan);
72.Upaya Hukum “Tibo CS” (Mercusuar, 6 Juni 2001)  SOS HK
73. YangWajib diseret, Bush atau Saddam (Radar Sulteng, 17 Desember 2003); SOS HK
74. IlmuSeorang Caleg (Radar Sulteng, 20 Maret 2009);
75.Jangan Menyalahgunakan Hak Prerogatif (Mercusuar, 9 Maret 2010);
76.Nuansa Psikologis Antarlembaga Negara (tidak dipublikasikan);
77.Optimalisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulteng (Radar Sulteng, 22 Oktober 2009);
78.Perda KTR dan Perlindungan HAM (Mercusuar, 25 Maret 2010;
79.Rokok, Pergeseran Nilai, hingga Soal Regulasi (Mercusuar, 29 Maret 2010); SOS HK
80.Saatnya Mengantongi 4 Orang Caleg (tidak dipublikasikan);
81. SangPenggagas Hukum Progresif itu, telah Pergi (Radar Sulteng, 13 Januari 2010); SOS HK
82. UUD1945 telah Empat Kali Di-amandemen Benarkah? (Radar Sulteng, 5 Februari 2010);
83.Ber-Golput dalam Pilkada (Radar Sulteng, 23 Juli 2005);
84.Pilkada Kita (memang) Masih Remang-remang (Radar Sulteng, 28 Maret 2005);
85.Gugatan terhadap Penafsiran Isi Konstitusi (Mercusuar, 7 September 2000);
86.Pemilu, KPU dan Pers (Radar Sulteng, 4 Agustus 2003);
87. TapMPRS No 25 Tahun 1966, Dicabut atau Tidak (Mercusuar, 31 Mei 2000);
88.Pencabutan 7 Anak Kalimat, Sebuah Kontempelasi Historis (Mercusuar, 26 Agustus1998);
89.Belajar di Balik Peristiwa 18 Agustus 1945 (Mercusuar, 19 Agustus 1999);
90.Wapres, Pelimpahan Kekuasaan dan Pemerintahan Kolegial (Mercusuar, 2 Desember1999);
91.Benarkah Presiden Diberi Amanat untuk Memberi Mandat? (Mercusuar, 24 Agustus2000);
92.Menyoal Amandemen UUD 1945 (Mercusuar, 31 Juli 1999);
93. CatatanHukum terhadap Perma No 1 Tahun 1993 (Mercusuar, 19 Maret 1999);
No. 166. DPDhanyalah Perpanjangan Tangan DPR (Radar Sulteng, 26 November 2010);
No. 170. Konsep Integralistik: Dari Negara Ke Daerah (Radar Sulteng, 8 Januari 2011)

D.KRONIK SULAWESI TENGAH

94. DPRDKota Palu, dan Kenaikan BBM (Radar Sulteng, 22 Mei 2008);
95.Berpulangnya KH. Idrus Alhabsy (Radar Sulteng);
96.Memahami Poso Sekarang (tidak dipublikasikan);
97.Bagi-bagi Kondom (Radar Sulteng, 23 Juli 2004);
98.Calon Bupati Parigi Moutong dan “Entrepreneurial Government” (Parigi Post);
99.Deklarasi ‘Malino’ dan Perjanjian ‘Poso’ (Radar Sulteng);
100.Kota Palu, Bebas Dari HIV ; Apa Iya ! (Mercusuar, 25 Mei 2001);
101.Makna Sebuah Sejarah (Parigi Pos, Minggu Kedua, Maret, 2003);
102.Masyarakat Parigi Moutong dan  Pluralisme (Parigi Pos, 5 April 2003);
103.Membangun Kabupaten Parigi Moutong yang Bermartabat (Parigi Pos, MingguPertama, Februari 2003);
104.Merajut Sejarah Parigi Moutong (Parigi Post, Minggu Kedua, Maret 2003);
105.Palu diserbu Iklan Rokok (Radar Sulteng, 3 Februari 2004);
106.Parigi Moutong: Peluang dan Tantangan (Radar Sulteng, 26 Juli 2002);
107.Pembangunan Sosial-Ekonomi Kab. Parigi Moutong (Parigi Post);
108.PSK  Di tangan Kanan dan Kiri (Radar Sulteng, 17 September 2002);
109. QuoVadis Kapolsek Parigi (Parigi Pos, 6 Mei 2003);
110.Pernak-pernik Kampanye Cawali Kota Palu (Radar Sulteng, 27 Juli 2005);
111.Kelebihan dan Kekurangan Cawa(wa)li: Bukan Main! (Radar Sulteng, 8 Juli 2005);
112.Nurmawati Bantilan dan “Tes Urine” (Radar Sulteng, 19 Agustus 2002);
113.Pro-Kontra Raperda Miras Kota Palu (Radar Sulteng, 13 Februari 2004);
114.Tragedi Effata, Salah Tembak, dan Polisi Kita (Radar Sulteng, 13 Agustus 2004);
115.Deklama Menuju Perjanjian Poso (Radar Sulteng, 24 Oktober 2002);
116.Kota Palu, Narkoba dan Penanggulangannya (Mercusuar, 13 Oktober 1999);
117.Wanita dan Kasus Rica-rica (Mercusuar, 17 November 2000);
118.Catatan Ringan Untuk Pak Rully Lamadjido (Mercusuar, 21 Mei 2001);
119.Menyoal Calon Bupati Parigi Moutong (Radar Sulteng, Juni 2002);
120.Peradilan bagi Tibo Cs (Mercusuar, 11 November 2000);
121.Perlunya Perda Perlindungan Anak (Radar Sulteng, 25 Mei 2010);
122.Urgensi Pembentukan KPAID Sulteng (Radar Sulteng, 2 Juni 2010);
169. Mengapa Harus AdaLagi Dalam Bentuk Perda? (RadarSulteng, 30 Desember 2010

E.SOSIOLOGI HUKUM, DAN MASALAH KEMASYARAKATAN LAINNYA

123.Beberapa Pemikiran Dalam Menanggulangi Konflik Masyarakat (Mercusuar, 30 Mei2001);
124.Doctor Honoris Causa (Radar Sulteng);
125.Dosen dan Politik Praktis (Tidak dipublikasikan);
126.Fasilitas Para dosen (Tidak dipublikasikan);
127.Filsafat Waktu (Radar Sulteng, 30 Maret 2004);
128.Guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa: “Jangan Hanya Semu” (Mercusuar, 24 September2001);
129.Kenaikan BBM, Tarif Angkutan dan Hati Nurani (Mercusuar, 26 Juni 2001);
130.Penangkapan Ja’far Umar Thalib (Radar Sulteng, 7 Mei 2002);
131.Putera Daerah (Radar Sulteng, 20 Mei 2002);
132.Sosiologi Rokok (Radar Sulteng, 28 Juni 2004);
133.Tahun Monyet (Radar Sulteng, 5 Januari 2004);
134.“Lampu Merah” (Radar Sulteng, 21 Juni 2004);
135.Hukum, Perempuan, dan Pengajarannya (Tidak dipublikasikan);
136.Menghukum Pers (Radar Sulteng);
137.Polisi: Duka dan Tantangan (Mercusuar, 10 Juli 2001);
138.Pungutan Liar (Mercusuar, 31 Agustus 2002);
139.Yang Wajib diseret, Bush atau Saddam (Radar Sulteng, 17 Desember 2003);
140.Pembebasan Meutya Hafid dan Budiyanto (Radar Sulteng, 24 Februari 2005);
141.Jadilah Pelayan Rakyat! (Radar Sulteng, 19 Agustus 2006);
142.Proyek Jalan Memang Sangat Menggiurkan (Radar Sulteng, 11 Juni 2008);
143.Polisi, Penganiayaan, Dan Hukum Yang Nyata (Mercusuar, 27 September 2001);
144.Arogansi Kekuasaan dalam Hukum (Mercusuar, 29 Agustus 1998);
145.Memaknai Sebuah Sejarah (Radar Sulteng);
146.Fragmentasi Sosial dan Konflik Agama (Mercusuar, 23 April 1999);
147.Renungan Tentang AIDS (Radar Sulteng, 28 Mei 2002);
148.Pemikiran ke Arah Reformasi Hukum (Mercusuar, 10 Maret 1999);
149.Independensi (Mercusuar, 25 Juli 2000);
150. TimbulkanParadoksal Hukum (Mercusuar, 3 Agustus 1999);
151.“Sang Dalang” (Mercusuar, 8 Agustus 2000);
152.Mencermati Segi Keadilan dalam Pengadaan Tanah (Deadline News, 2 Agustus 2010)
153.Spiral Kekerasan di Buol, dan Polisi Kita (Radar Sulteng, 9 September 2010)
154.Mengotopsi Ulang Jenazah Kasmir Timumun (Radar Sulteng, 15 September 2010)
155.  Merasionalkan Hukum dalamKasus “Sandal Jepit” (Mercusuar, 13 Januari 2012);
156.Pemimpin dan Sifat “Kewaraan” (Mercusuar, 2 Agustus 2001);
157. SangPemimpin (Mercusuar, 28 Juni 2000).
158.  “2012” dan Tahun “ViverePericoloso”  (Radar Sulteng, 2 Januari2012);
159. Sang Waktu (Nuansa Pos, 4 Januari 2012).


ARTIKEL TERAKHIR (TAHUN 2013)

160.  Angka Dan Pemitosannya DalamDunia Politik (Nuansa Pos, 28 Januari 2013)
161.  "Mengangkang” (RadarSulteng, 15 Januari 2013)
162.  Energi Positif Untuk Tahun2013 (Radar Sulteng, 3 Januari 2013)
163.  Rasionalitas SejarahSupersemar (Nuansa Pos, 13 Maret 2013)
164.  Penghilangan Dokumen Negara(Nuansa Pos, 17 Maret 2013).
165.  Bung Karno Dibunuh Dua Kali(Nuansa Pos, 4 Juni 2013).

BERBAGAI KARYA BUKU YG TELAH DIHASILKAN:

1.      Korupsi di Parlemen dalam Perspektif Kriminologi (ISBN: 978-602-8162-97-6, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP) Sulawesi Tengah.

2.      Pemerintah itu bukan Penguasa (ISBN: 978-602-8162-95-4, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP); Sulawesi Tengah.

3.      Kronik Hukum dan Sosial di Daerah (ISBN: 978-602-8162-100-0, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP); Sulawesi Tengah.

4.      Arogansi Kekuasaan dalam Hukum (ISBN: 978-602-8162-92-1, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP); Sulawesi Tengah.

5.      Memahami Asas Legalitas (dengan berbagai praktik penyimpangannya); Serta Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (ISBN: 978-602-8162-17, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP); Sulawesi Tengah.

BERBAGAI TULISAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKANDI MAJALAH ILMIAH/JURNAL

1.      Kebijakan Legislatif Dalam Pemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Perkara Korupsi: Melacak Penerapan Retroaktif oleh KPK (Jurnal Ilmu Hukum Aktualita, No. 1 VolumeIII April-Juli 2007, Penerbit: Fakultas Hukum Univ. Tadulako, Palu).

2.      Kebijakan Kriminal Pengaturan Delik Santet Dalam RUU KUHP (Jurnal Ilmu Hukum Aktualita No. 2, Vol. II Agustus-Nopember,2006, Penerbit: Fakultas Hukum Univ. Tadulako, Palu).

3.      Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Perda: SebuahKajian Teoretis Menuju Apresiasi Normatif (Jurnal IlmuHukum Aktualita No. 3 Volume VII, Maret 2012, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu);


SELAYANGPANDANG AKTIFITAS:

-Nasrullah Muhammadong, SH.LL.M.
-Dosen tetap pada Fak. Hukum Univ. Tadulako-Palu
-Staf Ahli Bidang Perundang-Undangan di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengajar Mata Kuliah:

  1. Hukum Tata Negara;
  2. Ilmu Negara;
  3. Hukum Administrasi Negara;
  4. Hukum Pajak;
  5. Ilmu Perundang-Undangan;
  6. Hukum Kelembagaan Negara;
  7. Hukum Parpol dan Pemilu;
  8. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Politik Hukum;
  10. Hukum Pidsus (Materi Kejahatan Korupsi dan Terorisme);
  11. Hukum Ketenagakerjaan;
  12. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan
  13. Hukum Pemerintahan Daerah.

Mantan:

  1. Ketua Litbang HMI Cab. Palu;  
  2. Ketua BPM Fak. Hukum Untad;
  3. Ketua HMJ Tata Negara Fak. Hukum Untad;
  4. Pengurus Forum Putra-Putri Veteran Sulawesi Tengah;

Aktifitas Organisasi (Hingga Sekarang)

  1. Direktur Yayasan Pelita Bangsa;
  2. Sekretaris Yayasan Anti Aids (YASA) Palu;
  3. Dewan Penasihat Lembaga Pemantau-Pencari Fakta Indonesia, Cabang Sulteng;
  4. Dewan Penasihat Yayasan Bina Cipta Alam Nusantara;
  5. Wakil Ketua DPW Amanat Perjuangan Rakyat (AMPERA) Prop. Sulteng;
  6. Pengurus Himpunan Sarjana Parigi-Moutong (HSPM);
  7. Dewan Pakar Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Daerah (LESEKDA);
  8. Direktur Pusat Kajian Pemilu dan Partai Politik (PKP3) Fakultas Hukum, Univ. Tadulako, Palu; dan
  9. Ketua Dewan Pakar Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah Sulawesi Tengah.

Aktifitas di bidang Legislasi:

1.     Konsultan di World Vision Indonesia (WVI) Regio Sulawesi-Maluku;

2.      Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang “Pembentukan        Peraturan Daerah” Provinsi Sulawesi Tengah;

3.      Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang “Perlindungandan Kesejahteraan Anak” Provinsi Sulawesi Tengah;

4.      Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang ”Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”, di Provinsi Sulawesi Tengah.

5.      Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang ”Badan Layanan Umum Daerah” Provinsi Sulawesi Tengah;

6.      Anggota Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang ”Penanggulangan HIV/AIDS”Provinsi Sulawesi Tengah; dan

7.      Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang ”Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara” di Provinsi Sulawesi Tengah.

Narasumber tentang masalah hukum:

1.     Sosialisasi Raperda (Prov. Sulteng) tentang: Perlindungan dan Kesejahteraan Anak” di Tojo Una-una, pd tgl, 8 November 2010;

2.     TVRI Sulteng: Sosialisasi Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Sulawesi Tengah (Bersama anggota Komisi I DPRD Prov. Sulteng) pd tgl, 24 Desember 2010;

3.     RRI Sulteng (Kerjasama Fak. Hukum Untad dengan Mahkamah Konstitusi) tentang “Penyelesaian Sengketa Pemilu di MahkamahKonstitusi, pd tgl 15 Mei 2009.

4.     RRI Sulteng (dialog interaktif) tentang “Peran Parpol dalam Pencalonan Kepala Daerah, pada tgl: 30 April 2010;

5.     RRI Sulteng (dialog interaktif) Tentang: “PengadaanTanah dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, pada tgl 25 Juni 2010;

6.     RRI Sulteng (Kerjasama Fak. Hukum Untad dengan Mahkamah Konstitusi) Tentang: “Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, pada tgl 8 Oktober 2010;

7.     RRI Sulteng (dialog interaktif) Tentang: “Hak Atas Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi: Menyahuti Lahirnya UU Tentang KIP”.pada tgl 8 Juli 2011;

8.     RRI Sulteng (dialog interaktif), Tentang: “ Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan: Kasus Sulawesi Tengah”,pada tgl 27 Mei 2011;

9.     RRI Sulteng (Bersama Kepala Biro Hukum Pemprov.    Sulteng), Tentang: “Peran Masyarakat dalam Pembentukan Perda”, pada tgl, 4 Juli2011;

10.   RRI Sulteng (Bersama Komisi Yudisial), Tentang: “Peran Posko Pemantauan Peradilan dalam Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bertanggungjawab”, pada tgl, 12 Juli 2011;

11.  RRI Sulteng (Bersama Kaditlantas Polda Sulteng), Tentang “Kesadaran Hukum Berlalu-lintas”, pada tgl 15 Juli 2011; dan

12.  Narasumber pada Seminar Nasional, dg tema: “Penguatan Lembaga Perwakilan, Sistem Presidensiil dan Daerah Melalui Perubahan UUD 1945Komprehansif”, pada 9 November 2010, Penyelenggara: Dewan Perwakilan Daerah(DPD), R.I.

13.  Dan berbagai forum lainnya…