BERBAGAI KARYA TULIS DAN SLAYANG
PNDANG TTG DIRI
165 judul tulisan di bawah ini, adalah karya
tulis berupa “Opini/Artikel” yang saya tulis sejak tahun 1998 hingga 2013.
Karya tulis tersebut pernah dipublikasikan di beberapa Koran Nasional (yaitu, Harian Kompas
dan Kedaulatan Rakyat), dan sebagian besar di Koran dan tabloid daerah (yakni,
Radar Sulteng, Mercusuar, Tinombala, Tribun Tengah, Formasi, ParigiPos,
DeadlineNews, dan Nuansa Pos).
Tulisan dikelompokkan dalam
beberapa tema, yaitu: seputar Bung Karno, problema hukum ketatanegaraan, hukum
pidana, serta sorotan atas pembangunan daerah dan ketimpangan sosial
kemasyarakatan lainnya….
Teristimewa bagi Mahasiswa Fak.
HukumUniv. Tadulako, Palu, saudara dapat memiliki berbagai tulisan tersebut,
dengan mengirimkan permintaan ke email: muhammadong2004@yahoo.com, dengan menyertakan:
1. Alasan Permintaan: ………………...(a)
sekadar bacaan umum; (b) untuk kebutuhan penulisan Skripsi)
2. Judul dan nomor urut
tulisan: ………………………(dapat lebih dari satu….)
SEMOGA BERMANFAAT
A. BUNGKARNO, SUPERSEMAR, DAN
MASALAH G30S
1.Benarkah “Sukarno” dalang G30S?
(Radar Sulteng, 3 Oktober 2009;
2.Benarkah Tidak Jelas, Siapa yang
Bertanggung Jawab? (Radar Sulteng, 14 Oktober2009);
3.Pandanganku Tentang Bung Karno
(Mercusuar, 19 Juni 2001);
4.Sejarah yang Ditutup-tutupi (Radar
Sulteng, 6 Oktober 2009);
5. SiapaMerebut Apa? (Tribun Tengah,
15 Oktober 2008);
6.Logika Historis Supersemar (Radar
Sulteng, 11 Maret 2009);
7. YangMasih Kontroversial di
Seputar Supersemar (Radar Sulteng, 11 Maret 2010);
8. PKIdalam Wacana Konfrontatif
(Mercusuar, 23 Mei 2000);
9.Komunisme dan Tap MPRS No XXV
Tahun 1966 (Mercusuar, 25 April 2000);
10. BungKarno dan Peristiwa 1 Juni
1945 (Radar Sulteng, 31 Mei 2010);..
11.Benarkah Bung Karno Seorang
Marxis? (Radar Sulteng, 5 Juni 2010);
12.Senja Kala “Putra Sang Fajar” Itu
(Radar Sulteng, 28 Juni 2010);
No. 164. RencanaTerselubung, di
Samping Isu Dewan Jenderal (Radar Sulteng, 1 Oktober 2010);
No. 165. BK,Skandal Seks, Hingga
(soal) Pembubaran PKI (Radar Sulteng, 6 Oktober 2010);
B.MENYOAL TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PENERAPAN HUKUM PIDANA LAINNYA
13.Korupsi dan Kolusi dalam Proyek
Perbaikan Jalan (Mercusuar, 18 Maret 2010);
14.Pengertian dan Pemahaman Publik
Atas Korupsi (Mercusuar, 10 Juli 2008);
15. PKPollycarpus dan Tuntutan
Keadilan (Radar Sulteng)
16.Anggota DPRD + Dana APBD =
Korupsi Berjamaah (Radar Sulteng, 13 Oktober 2004);
17. BukaSaja Topengmu (Radar
Sulteng, 23 Mei 2005);
18.Korupsi di Parlemen dalam
Perspektif Kriminologi (Radar Sulteng, 15 Agustus2006);
19.Pembuktian Terbalik Dan Sapu
Kotor (Radar Sulteng, 10 Maret 2005);
20.Pasang-Surut UU Anti Korupsi Kita
(Radar Sulteng, 19 Juni 2008);
21.Menegakkan UU Ataukah Keadilan?
(Radar Sulteng, 7 Agustus 2006);
22.Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Radar Sulteng, 16 Mei 2005);
23.Belajar dari Kasus Munir (Radar
Sulteng, 28 Mei 2008);
24. Duludi Bawah Meja, Sekarang
dengan Meja-mejanya (Radar Sulteng, 18 Maret 2005);
25.Terdakwa Korupsi dan Keluarganya
(Radar Sulteng, 10 Mei 2005);
26. SMSSantet dan Delik Santet
(Radar Sulteng, 16 Mei 2008);
27. SayaTerjerat “Delik Penghinaan”
(Radar Sulteng, 5 Juli 2004);
28.Murad U Nasir dan Pemerasan
(Mercusuar, 19 September 2001);
29. KKNdalam Proses Pengadaan Tanah
(Radar Sulteng, 6 Juli 2010);
No.167. Mengambil Alih Kasus Gayus
(Mercusuar, 3 Desember 2010);
C.PROBLEMA POLITIK, PEMILU, DAN
HUKUM KETATANEGARAAN
30.Andaikan Boediono Benar-benar
Di-impeachment! (Radar Sulteng, 20 Januari 2010);
31. GusDur dalam Pergumulan Politik
dan Hukum Ketatanegaraan (Radar Sulteng, 6 Januari2010);
32. GusDur si Pendobrak Hukum yang
Menindas (Radar Sulteng, 2 Januari 2010);
33. HakKonstitusional dan
Sosialisasi Konstitusi (Radar Sulteng, 25 Januari 2010);
34. Hariini, 5 Menit untuk 5 Tahun
(tidak dipublikasikan)
35.Haruskah Wapres Menjadi Ban
Serep? (Mercusuar, 13 Maret 2010);
36. 25Calon Senator Sulteng (Radar
Sulteng, 26 Desember 2003);
37.“Kontrak Politik” (Radar Sulteng,
17 September 2004);
38.Ajakan “Mencoblos Tanda Gambar
Partai” (Radar Sulteng, 26 Februari 2004);
39. ApaArti Sebuah Angka (Radar
Sulteng, 14 Desember 2003);
40.Bagaimana (hasil) Kampanye Pemilu
2004? (Radar Sulteng, 2 April 2004);
41.Benarkah Pelimpahan Wewenang
Bertentangan dengan UUD 1945? (Mercusuar, 22 Mei2001);
42. DariPerampokan Hingga Sumbangan
(Mercusuar, 27 Juli 2002);
43.Ajakan Mencoblos Tanda Gambar
Partai (Radar Sulteng)
44. GusDur dan pemberhentian Kapolri
(Tidak dipublikasikan)
45.Haruskah Kita Menjadi Corong
Undang-undang? (Radar Sulteng, 15 Agustus 2003);
46.Jusuf Kalla dan Kunjungan ke
Pasar (Radar Sulteng, 15 Juni 2004).
47.Mediasi antara DPRD Morowali
dengan Gubernur Sulteng (Radar Sulteng, 2 Oktober2002); MASUK SOSIOLOGI HK
48.Mahkamah Konstitusi Menurut UUD
1945 dan Problematikanya (Radar Sulteng, 22 Mei2003);
49.Memperpanjang Masa Pensiun (Radar
Sulteng, 19 Juli 2004);
50.Mengapa ada (lagi) Pajak
Penerangan Jalan? (Radar Sulteng, 26 September 2002); SOS HK
51.Mengapa Kasus Pidana sampai
Diperdatakan? (Radar Sulteng, 17 Juni 2004); PIDANA
52.Menggagas Paradigma Baru Kampanye
Pemilu (Radar Sulteng, 24 Maret 2004);
53.Menimbang Tap XXVMPRS1966
(Kompas, 15 September 2003)
54.Mitos Politik dan Kekuasaan
(Tinombala, 4 Oktober 1999
55.Negara Integralistik dan Politik
Kekuasaan di Indonesia (Tabloid Formasi);
56.Panwaslu Laksana Makan Buah
Simalakama (Radar Sulteng, 1 September 2003);
57.Pegawai Negeri: Profesionalisme
atau Politik Praktis (Mercusuar, 15 Agustus1998);
58.Pemerintah itu bukan Penguasa
(Radar Sulteng, 21 Oktober 2008); SOS HK
59.Pemilih Yang Buta Huruf (Radar
Sulteng, 1 Maret 2004);
60.Pemilu-KPU,dan Pers (Radar
Sulteng, 4 Agustus 2003);
61. PNSMasuk Parpol: Apa yang
dicari? (Radar Sulteng, 21 Februari 2004);
62.Polemik tentang Pajak dan
Sumbangan (Radar Sulteng, 8 Agustus 2002);
63.Presiden dan Krisis
Konstitusional (Radar Sulteng, 30 Oktober 2001);
64.Pro-Kontra Raperda Miras Kota
Palu (Radar Sulteng, 13 Februari 2004); SOS HK
65. QuoVadis UUD 45 Hasil Amandemen?
(Radar Sulteng, 9 Mei 2002);
66.Saggaf Al Djufrie, Golkar, dan
MPR (Radar Sulteng, 22 Juni 2002);
67.Serba-Serbi Kebingungan dalam
memahami “Sumbangan” (Radar Sulteng, 7 September2002);
68.Studi Bandinglah Sampai ke Negeri
Cina (Mercusuar, 4 September 2003);
69. UangPurnabakti DPRD (Radar
Sulteng, 4 Maret 2004);
70. UmatIslam, Negara dan Pluralisme
(Kedaulatan Rakyat, 25 Agustus 2007);
71. Jabatan Wapres: Haruskah
Dihilangkan? (tidak dipublikasikan);
72.Upaya Hukum “Tibo CS” (Mercusuar,
6 Juni 2001) SOS HK
73. YangWajib diseret, Bush atau
Saddam (Radar Sulteng, 17 Desember 2003); SOS HK
74. IlmuSeorang Caleg (Radar
Sulteng, 20 Maret 2009);
75.Jangan Menyalahgunakan Hak
Prerogatif (Mercusuar, 9 Maret 2010);
76.Nuansa Psikologis Antarlembaga
Negara (tidak dipublikasikan);
77.Optimalisasi BPK Perwakilan
Provinsi Sulteng (Radar Sulteng, 22 Oktober 2009);
78.Perda KTR dan Perlindungan HAM
(Mercusuar, 25 Maret 2010;
79.Rokok, Pergeseran Nilai, hingga
Soal Regulasi (Mercusuar, 29 Maret 2010); SOS HK
80.Saatnya Mengantongi 4 Orang Caleg
(tidak dipublikasikan);
81. SangPenggagas Hukum Progresif
itu, telah Pergi (Radar Sulteng, 13 Januari 2010); SOS HK
82. UUD1945 telah Empat Kali
Di-amandemen Benarkah? (Radar Sulteng, 5 Februari 2010);
83.Ber-Golput dalam Pilkada (Radar
Sulteng, 23 Juli 2005);
84.Pilkada Kita (memang) Masih
Remang-remang (Radar Sulteng, 28 Maret 2005);
85.Gugatan terhadap Penafsiran Isi
Konstitusi (Mercusuar, 7 September 2000);
86.Pemilu, KPU dan Pers (Radar
Sulteng, 4 Agustus 2003);
87. TapMPRS No 25 Tahun 1966,
Dicabut atau Tidak (Mercusuar, 31 Mei 2000);
88.Pencabutan 7 Anak Kalimat, Sebuah
Kontempelasi Historis (Mercusuar, 26 Agustus1998);
89.Belajar di Balik Peristiwa 18
Agustus 1945 (Mercusuar, 19 Agustus 1999);
90.Wapres, Pelimpahan Kekuasaan dan
Pemerintahan Kolegial (Mercusuar, 2 Desember1999);
91.Benarkah Presiden Diberi Amanat
untuk Memberi Mandat? (Mercusuar, 24 Agustus2000);
92.Menyoal Amandemen UUD 1945
(Mercusuar, 31 Juli 1999);
93. CatatanHukum terhadap Perma No 1
Tahun 1993 (Mercusuar, 19 Maret 1999);
No. 166. DPDhanyalah Perpanjangan
Tangan DPR (Radar Sulteng, 26 November 2010);
No. 170. Konsep Integralistik: Dari
Negara Ke Daerah (Radar Sulteng, 8 Januari 2011)
D.KRONIK SULAWESI TENGAH
94. DPRDKota Palu, dan Kenaikan BBM
(Radar Sulteng, 22 Mei 2008);
95.Berpulangnya KH. Idrus Alhabsy
(Radar Sulteng);
96.Memahami Poso Sekarang (tidak
dipublikasikan);
97.Bagi-bagi Kondom (Radar Sulteng,
23 Juli 2004);
98.Calon Bupati Parigi Moutong dan
“Entrepreneurial Government” (Parigi Post);
99.Deklarasi ‘Malino’ dan Perjanjian
‘Poso’ (Radar Sulteng);
100.Kota Palu, Bebas Dari HIV ; Apa
Iya ! (Mercusuar, 25 Mei 2001);
101.Makna Sebuah Sejarah (Parigi
Pos, Minggu Kedua, Maret, 2003);
102.Masyarakat Parigi Moutong
dan Pluralisme (Parigi Pos, 5 April 2003);
103.Membangun Kabupaten Parigi
Moutong yang Bermartabat (Parigi Pos, MingguPertama, Februari 2003);
104.Merajut Sejarah Parigi Moutong
(Parigi Post, Minggu Kedua, Maret 2003);
105.Palu diserbu Iklan Rokok (Radar
Sulteng, 3 Februari 2004);
106.Parigi Moutong: Peluang dan
Tantangan (Radar Sulteng, 26 Juli 2002);
107.Pembangunan Sosial-Ekonomi Kab.
Parigi Moutong (Parigi Post);
108.PSK Di tangan Kanan dan
Kiri (Radar Sulteng, 17 September 2002);
109. QuoVadis Kapolsek Parigi
(Parigi Pos, 6 Mei 2003);
110.Pernak-pernik Kampanye Cawali
Kota Palu (Radar Sulteng, 27 Juli 2005);
111.Kelebihan dan Kekurangan
Cawa(wa)li: Bukan Main! (Radar Sulteng, 8 Juli 2005);
112.Nurmawati Bantilan dan “Tes
Urine” (Radar Sulteng, 19 Agustus 2002);
113.Pro-Kontra Raperda Miras Kota
Palu (Radar Sulteng, 13 Februari 2004);
114.Tragedi Effata, Salah Tembak,
dan Polisi Kita (Radar Sulteng, 13 Agustus 2004);
115.Deklama Menuju Perjanjian Poso
(Radar Sulteng, 24 Oktober 2002);
116.Kota Palu, Narkoba dan
Penanggulangannya (Mercusuar, 13 Oktober 1999);
117.Wanita dan Kasus Rica-rica
(Mercusuar, 17 November 2000);
118.Catatan Ringan Untuk Pak Rully
Lamadjido (Mercusuar, 21 Mei 2001);
119.Menyoal Calon Bupati Parigi
Moutong (Radar Sulteng, Juni 2002);
120.Peradilan bagi Tibo Cs
(Mercusuar, 11 November 2000);
121.Perlunya Perda Perlindungan Anak
(Radar Sulteng, 25 Mei 2010);
122.Urgensi Pembentukan KPAID
Sulteng (Radar Sulteng, 2 Juni 2010);
169. Mengapa Harus AdaLagi Dalam
Bentuk Perda? (RadarSulteng, 30 Desember 2010
E.SOSIOLOGI HUKUM, DAN MASALAH
KEMASYARAKATAN LAINNYA
123.Beberapa Pemikiran Dalam
Menanggulangi Konflik Masyarakat (Mercusuar, 30 Mei2001);
124.Doctor Honoris Causa (Radar
Sulteng);
125.Dosen dan Politik Praktis (Tidak
dipublikasikan);
126.Fasilitas Para dosen (Tidak
dipublikasikan);
127.Filsafat Waktu (Radar Sulteng,
30 Maret 2004);
128.Guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa:
“Jangan Hanya Semu” (Mercusuar, 24 September2001);
129.Kenaikan BBM, Tarif Angkutan dan
Hati Nurani (Mercusuar, 26 Juni 2001);
130.Penangkapan Ja’far Umar Thalib
(Radar Sulteng, 7 Mei 2002);
131.Putera Daerah (Radar Sulteng, 20
Mei 2002);
132.Sosiologi Rokok (Radar Sulteng,
28 Juni 2004);
133.Tahun Monyet (Radar Sulteng, 5
Januari 2004);
134.“Lampu Merah” (Radar Sulteng, 21
Juni 2004);
135.Hukum, Perempuan, dan
Pengajarannya (Tidak dipublikasikan);
136.Menghukum Pers (Radar Sulteng);
137.Polisi: Duka dan Tantangan
(Mercusuar, 10 Juli 2001);
138.Pungutan Liar (Mercusuar, 31
Agustus 2002);
139.Yang Wajib diseret, Bush atau
Saddam (Radar Sulteng, 17 Desember 2003);
140.Pembebasan Meutya Hafid dan
Budiyanto (Radar Sulteng, 24 Februari 2005);
141.Jadilah Pelayan Rakyat! (Radar
Sulteng, 19 Agustus 2006);
142.Proyek Jalan Memang Sangat
Menggiurkan (Radar Sulteng, 11 Juni 2008);
143.Polisi, Penganiayaan, Dan Hukum
Yang Nyata (Mercusuar, 27 September 2001);
144.Arogansi Kekuasaan dalam Hukum
(Mercusuar, 29 Agustus 1998);
145.Memaknai Sebuah Sejarah (Radar
Sulteng);
146.Fragmentasi Sosial dan Konflik
Agama (Mercusuar, 23 April 1999);
147.Renungan Tentang AIDS (Radar
Sulteng, 28 Mei 2002);
148.Pemikiran ke Arah Reformasi
Hukum (Mercusuar, 10 Maret 1999);
149.Independensi (Mercusuar, 25 Juli
2000);
150. TimbulkanParadoksal Hukum
(Mercusuar, 3 Agustus 1999);
151.“Sang Dalang” (Mercusuar, 8
Agustus 2000);
152.Mencermati Segi Keadilan dalam
Pengadaan Tanah (Deadline News, 2 Agustus 2010)
153.Spiral Kekerasan di Buol, dan
Polisi Kita (Radar Sulteng, 9 September 2010)
154.Mengotopsi Ulang Jenazah Kasmir
Timumun (Radar Sulteng, 15 September 2010)
155. Merasionalkan Hukum
dalamKasus “Sandal Jepit” (Mercusuar, 13 Januari 2012);
156.Pemimpin dan Sifat “Kewaraan”
(Mercusuar, 2 Agustus 2001);
157. SangPemimpin (Mercusuar, 28
Juni 2000).
158. “2012” dan Tahun
“ViverePericoloso” (Radar Sulteng, 2 Januari2012);
159. Sang Waktu (Nuansa Pos, 4
Januari 2012).
ARTIKEL TERAKHIR (TAHUN 2013)
160. Angka Dan Pemitosannya
DalamDunia Politik (Nuansa Pos, 28 Januari 2013)
161. "Mengangkang”
(RadarSulteng, 15 Januari 2013)
162. Energi Positif Untuk
Tahun2013 (Radar Sulteng, 3 Januari 2013)
163. Rasionalitas
SejarahSupersemar (Nuansa Pos, 13 Maret 2013)
164. Penghilangan Dokumen
Negara(Nuansa Pos, 17 Maret 2013).
165. Bung Karno Dibunuh Dua
Kali(Nuansa Pos, 4 Juni 2013).
BERBAGAI KARYA BUKU YG TELAH
DIHASILKAN:
1.
Korupsi di Parlemen dalam Perspektif Kriminologi (ISBN: 978-602-8162-97-6,
Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP)
Sulawesi Tengah.
2.
Pemerintah itu bukan Penguasa (ISBN: 978-602-8162-95-4, Penerbit: Lembaga
Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP); Sulawesi Tengah.
3.
Kronik Hukum dan Sosial di Daerah (ISBN: 978-602-8162-100-0, Penerbit: Lembaga
Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP); Sulawesi Tengah.
4.
Arogansi Kekuasaan dalam Hukum (ISBN: 978-602-8162-92-1, Penerbit: Lembaga
Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP); Sulawesi Tengah.
5.
Memahami Asas Legalitas (dengan berbagai praktik penyimpangannya); Serta
Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (ISBN:
978-602-8162-17, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan
Kebijakan Publik (LP2HKP); Sulawesi Tengah.
BERBAGAI TULISAN ILMIAH YANG
DIPUBLIKASIKANDI MAJALAH ILMIAH/JURNAL
1.
Kebijakan Legislatif Dalam Pemberlakuan Asas Retroaktif Terhadap Perkara
Korupsi: Melacak Penerapan Retroaktif oleh KPK (Jurnal Ilmu Hukum
Aktualita, No. 1 VolumeIII April-Juli 2007, Penerbit: Fakultas Hukum Univ.
Tadulako, Palu).
2.
Kebijakan Kriminal Pengaturan Delik Santet Dalam RUU KUHP (Jurnal Ilmu Hukum
Aktualita No. 2, Vol. II Agustus-Nopember,2006, Penerbit: Fakultas Hukum Univ.
Tadulako, Palu).
3.
Implementasi Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Perda: SebuahKajian
Teoretis Menuju Apresiasi Normatif (Jurnal IlmuHukum Aktualita No. 3 Volume
VII, Maret 2012, Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu);
SELAYANGPANDANG AKTIFITAS:
-Nasrullah Muhammadong, SH.LL.M.
-Dosen tetap pada Fak. Hukum Univ.
Tadulako-Palu
-Staf Ahli Bidang Perundang-Undangan
di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Pengajar Mata Kuliah:
- Hukum Tata Negara;
- Ilmu Negara;
- Hukum Administrasi Negara;
- Hukum Pajak;
- Ilmu Perundang-Undangan;
- Hukum Kelembagaan Negara;
- Hukum Parpol dan Pemilu;
- Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- Politik Hukum;
- Hukum Pidsus (Materi Kejahatan Korupsi dan Terorisme);
- Hukum Ketenagakerjaan;
- Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan
- Hukum Pemerintahan Daerah.
Mantan:
- Ketua Litbang HMI Cab. Palu;
- Ketua BPM Fak. Hukum Untad;
- Ketua HMJ Tata Negara Fak. Hukum Untad;
- Pengurus Forum Putra-Putri Veteran Sulawesi Tengah;
Aktifitas Organisasi (Hingga
Sekarang)
- Direktur Yayasan Pelita Bangsa;
- Sekretaris Yayasan Anti Aids (YASA) Palu;
- Dewan Penasihat Lembaga Pemantau-Pencari Fakta Indonesia, Cabang Sulteng;
- Dewan Penasihat Yayasan Bina Cipta Alam Nusantara;
- Wakil Ketua DPW Amanat Perjuangan Rakyat (AMPERA) Prop. Sulteng;
- Pengurus Himpunan Sarjana Parigi-Moutong (HSPM);
- Dewan Pakar Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Daerah (LESEKDA);
- Direktur Pusat Kajian Pemilu dan Partai Politik (PKP3) Fakultas Hukum, Univ. Tadulako, Palu; dan
- Ketua Dewan Pakar Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah Sulawesi Tengah.
Aktifitas di bidang Legislasi:
1. Konsultan
di World Vision Indonesia (WVI) Regio Sulawesi-Maluku;
2.
Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
“Pembentukan Peraturan Daerah”
Provinsi Sulawesi Tengah;
3.
Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang “Perlindungandan Kesejahteraan
Anak” Provinsi Sulawesi Tengah;
4.
Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang ”Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”,
di Provinsi Sulawesi Tengah.
5.
Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang ”Badan Layanan Umum Daerah”
Provinsi Sulawesi Tengah;
6.
Anggota Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang ”Penanggulangan HIV/AIDS”Provinsi
Sulawesi Tengah; dan
7.
Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang ”Pengelolaan Pertambangan Mineral
dan Batubara” di Provinsi Sulawesi Tengah.
Narasumber tentang masalah hukum:
1. Sosialisasi
Raperda (Prov. Sulteng) tentang: Perlindungan dan Kesejahteraan Anak” di Tojo
Una-una, pd tgl, 8 November 2010;
2. TVRI
Sulteng: Sosialisasi Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Sulawesi
Tengah (Bersama anggota Komisi I DPRD Prov. Sulteng) pd tgl, 24 Desember 2010;
3. RRI
Sulteng (Kerjasama Fak. Hukum Untad dengan Mahkamah Konstitusi) tentang
“Penyelesaian Sengketa Pemilu di MahkamahKonstitusi, pd tgl 15 Mei 2009.
4. RRI
Sulteng (dialog interaktif) tentang “Peran Parpol dalam Pencalonan Kepala
Daerah, pada tgl: 30 April 2010;
5. RRI
Sulteng (dialog interaktif) Tentang: “PengadaanTanah dalam Rangka Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum”, pada tgl 25 Juni 2010;
6. RRI
Sulteng (Kerjasama Fak. Hukum Untad dengan Mahkamah Konstitusi) Tentang:
“Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, pada tgl 8 Oktober 2010;
7. RRI
Sulteng (dialog interaktif) Tentang: “Hak Atas Berkomunikasi dan Memperoleh
Informasi: Menyahuti Lahirnya UU Tentang KIP”.pada tgl 8 Juli 2011;
8. RRI
Sulteng (dialog interaktif), Tentang: “ Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang
Layak Bagi Kemanusiaan: Kasus Sulawesi Tengah”,pada tgl 27 Mei 2011;
9. RRI
Sulteng (Bersama Kepala Biro Hukum Pemprov. Sulteng),
Tentang: “Peran Masyarakat dalam Pembentukan Perda”, pada tgl, 4 Juli2011;
10. RRI Sulteng (Bersama
Komisi Yudisial), Tentang: “Peran Posko Pemantauan Peradilan dalam Mewujudkan
Peradilan Bersih dan Bertanggungjawab”, pada tgl, 12 Juli 2011;
11. RRI Sulteng (Bersama
Kaditlantas Polda Sulteng), Tentang “Kesadaran Hukum Berlalu-lintas”, pada tgl
15 Juli 2011; dan
12. Narasumber pada Seminar
Nasional, dg tema: “Penguatan Lembaga Perwakilan, Sistem Presidensiil dan Daerah
Melalui Perubahan UUD 1945Komprehansif”, pada 9 November 2010, Penyelenggara:
Dewan Perwakilan Daerah(DPD), R.I.
13. Dan berbagai forum
lainnya…